Gereja yang berfungsi utama sebagai rumah ibadah kerap kali digunakan untuk ajang kampanye politik. Di kota Kupang misalnya, setiap bantuan yang diberikan oleh para elit politik dan pejabat daerah, selalu dimanfaatkan sebagai ajang mencari dukungan.Menurut Wakil Ketua DPRD NTT Kasintus Proklamasi Ebu Tho di Kupang, bantuan yang diberikan para pasangan wali kota Kupang ke gereja dalam bentuk uang tunai, kursi, bangku, tenda dan lain sebagainya, seharusnya tidak boleh sampai mengganggu konsentrasi umat yang sedang beribadah.
"Sekarang ini makin gencar para elite politik, pejabat daerah, dan pimpinan parpol tidak segan segan tampil di mimbar untuk melakukan propaganda politik. Ini sangat merusak konsentrasi jemaat yang hadir. Mereka mau khusyuk berdoa dan berefleksi atau ingat akan kampanye terselubung tadi," kata Kasintus seperti dikutip dari kompas, pada Senin (9/4).
Oleh karena sebab itu, Kasintus berharap pimpinan gereja setempat seperti uskup, pastor paroki atau pengurus stasi bisa bertindak tegas dengan mengeluarkan surat imbauan agar gereja tidak dicampur adukan dengan permasalahan politik. "Saya pikir cara paling tepat mengatasi masalah ini, uskup harus membuat surat imbauan ke gereja gereja, jangan lagi ada kampanye politik terselubung," kata Kasintus.
Menggunakan rumah ibadah sebagai ajang kampanye sudah menjadi rahasia umum, dan hal ini sangatlah tidak baik. Setiap bantuan yang diberikan kepada rumah ibadah ataupun lembaga masyarakat lainnya, haruslah berdasar pada ketulusan hati, bukan karena paksaan atau sekedar ingin mencari nama. Semoga para pejabat bisa lebih menghormati fungsi utama rumah ibadah dan menghentikan segala jenis praktik kampanye terselubung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar